Market Update

SMF Highlight

Building Permit Index

Early Warning System

Makroekonomi

Market Comment

Upaya Pemerintah Agar Penyaluran Rumah Subsidi Tepat Sasaran

By January 10, 2018Market Comment

    Program pembangunan dan penyaluran rumah subsidi ternyata masih mengalami banyak kendala. Salah satu yang menjadi tantangan besar adalah proses penyaluran yang belum tepat sasaran. Bantuan pembiayaan perumahan yang dikhususkan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) ternyata masih sering disalahgunakan oleh masyarakat kalangan menengah ke atas. Sehingga masih banyak sekali MBR yang belum berkesempatan memiliki hunian pribadi.

    Kini, pemerintah akan melakukan beberapa upaya ini untuk mendukung penyaluran rumah subsidi pada pihak yang tepat. Upaya-upaya ini rencananya akan mulai diberlakukan secara efektif pada tahun 2018:

    Perubahan Standar Batasan Penghasilan Bagi MBR

    Penyaluran rumah subsidi selama ini dijalankan berdasarkan acuan penghasilan MBR. Batas maksimal pendapatan MBR yang berhak mengajukan kredit rumah subsidi adalah 4 juta rupiah untuk rumah tapak dan 7 juta rupiah untuk rumah susun. Lana Winayanti selaku Direktur Jendeal Pembiayaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyatakan bahwa batasan gaji tersebut juga patut mempertimbangkan zona wilayah. Karena standar rata-rata pendapatan dan pengeluaran di masing-masing daerah tentu berbeda. Perbedaan tersebut tidak bisa disikapi dengan batasan penghasilan yang sama.

    Alangkah lebih baik jika setiap daerah memiliki data-data MBR secara rinci dengan konsep MBR by name by address. Data tersebut bisa dijadikan patokan untuk mengetahui jumlah MBR yang belum memiliki rumah di suatu daerah.

    Hal lain yang turut menjadi dasar perubahan standar penghasilan MBR adalah harga properti. Setiap daerah di Indonesia memiliki standar harga properti yang berbeda. Rasio antara jumlah pendapatan dan harga properti wajib dipertimbangkan dengan cermat. Supaya MBR yang memperoleh rumah subsidi benar-benar dapat menyelesaikan proses kredit dengan lancar.

    Aturan Penyaluran Rumah Subsidi Berdasarkan Penghasilan Tunggal

    Kriteria MBR juga akan diubah berdasarkan standar penghasilan yang diperoleh setiap rumah tangga. Dahulu, batasan minimal penghasilan sebesar 4 juta atau 7 juta adalah penghasilan tunggal yang diperoleh suami sebagai kepala rumah tangga. Namun kini aturan tersebut akan mulai disesuaikan. Batasan penghasilan sebesar 4 juta atau 7 juta tersebut akan dihitung berdasarkan penghasilan rumah tangga. Dengan kata lain, jumlah pendapatan suami dan istri dalam suatu rumah tangga nanti akan menjadi patokan bagi kriteria MBR yang berhak memperoleh rumah subsidi.

    Hingga kini upaya-upaya pemerintah tersebut masih berada dalam proses kajian dengan beberapa instansi terkait. Jika pelaksanaan aturan baru mengenai penyaluran rumah subsidi bisa berlangsung lancar, kemungkinan besar target rumah subsidi di tahun-tahun mendatang akan mencapai target pemerintah.